TUGAS KLIPING "PEMILU 3 PERIODE (2004-2019)

DOWNLOAD DOKUMEN 

TUGAS KLIPING

 

 

PEMILU 3 PERIODE

D

I

S

U

S

U

N

Oleh :

Nama : SYAKILA

Kelas  : X

Guru  : X

 

 

 

 

PEMILU 3 PERIODE

 

A.    ERA KEPRESIDENAN SBY PERIODE PERTAMA (2004-2009)

Susilo Bambang Yudhoyono, atau lebih dikenal dengan sebutan SBY adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Ia adalah presiden pertama di Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilu. Ia, Bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004. Memenangkan pemilu secara langsung, SBY tampil sebagai presiden pertama dalam pemilihan yang dilakukan secara langsung. Pada awal kepemimpinannya, SBY memprioritaskan pada pemberantasan korupsi yang semakin marak di Indonesia dengan berbagai gebrakannya. Salah satunya adalah dengan mendirikan lembaga super body yaitu KPK.

Pemerintahan SBY-JK berlangsung pada tahun 2004-4009. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Bersama wakilnya, Jusuf Kalla mencetuskan visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, Bersatu, rukun, dan damai.

Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia.

Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

 

Misi

Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai.

Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis.

Mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

 

Masa kepresidenan Yudhoyono juga ditandai dengan bencana menyebabkan beberapa orang menyebut Yudhoyono sebagai 'Presiden bencana'. Bencana alam yang paling terkenal adalah tsunami mengerikan di Aceh yang menewaskan lebih dari 200.000 orang di Aceh pada tahun 2004. Bencana-bencana lainnya adalah gempa bumi di Bantul (Daerah Istimewa Jogjakarta) pada tahun 2006 yang menewaskan 6.000 orang, semburan lumpur di Sidoarjo (yang merusak ratusan hektar di Jawa Timur dan menyebabkan evakuasi ribuan orang), sejumlah banjir di Jakarta yang memicu evakuasi sekitar setengah juta orang pada tahun 2007 dan terakhir, letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 yang menewaskan 353 orang dan menyebabkan evakuasi 350.000 orang.

 

Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009.

 

Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.

Program pertama pemerintahan SBY-JK dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung. Langkah tersebut disambut baik oleh masyarakat. Secara umum, SBY-JK melakukan pemeriksaan kepada pejabat yang diduga korupsi. KPK diberi kebebasan oleh presiden melakukan audit dan pemberantasan korupsi dan pejabat pemerintahan sebanyak 31 orang selama 100 hari.

 

Kebijakan parsial dan spontan sering datang dan hasilnya mengecewakan masyarakat. Misalnya kedatangan Presiden AS George W. Bush pada tanggal 20 November 2006 yang dipersiapkan secara besar-besaran dan menghasilkan dana besar telah mengundang banyak kecaman. Masyarakat yang anti AS menuduh Indonesia tidak memiliki agenda pemerintahan yang pasti.

Ditambah lagi dengan masalah Lumpur PT. Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Masalah lumpur ini telah menenggelamkan empat desa yang dihuni oleh ribuan warga. Selain itu, banyak perusahaan yang terendam lumpur, artinya negara dan masyarakat dirugikan dengan adanya masalah ini. Untuk mengatasinya, pemerintah telah mengupayakan segala macam cara untuk menanganinya, termasuk mendatangkan tim dari luar negeri dan membentuk tim nasional penanggulangan bencana lumpur.

 

Namun di samping masalah-masalah yang terjadi, pemerintahan SBY memiliki prestasi baik terutama pada bidang ekonomi. Hutang luar negeri Indonesia menurun secara mengesankan, cadangan devisa meningkat, dan pertumbuhan produk domestik bruto tahunan terbukti solid. Didukung oleh peningkatan komoditas pada tahun 2000-an dan meningkatnya daya beli secara cepat membuat Indonesia berhasil melalui krisis global 2008-2009 tanpa masalah yang berarti.

 

Setelah Indonesia selama tiga tahun diperintahkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), putri dari almarhum Soekarno, waktunya tiba untuk pemilihan parlemen dan presiden baru di Indonesia, perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan kepulauan terbesar di dunia. Namun, baik Megawati maupun partai PDI-P kehilangan sebagian besar dukungan rakyat menjelang pemilu 2004 dan karena itu banyak yang yakin Megawati akan keluar dari istana presiden setelah pemilu. Memang mereka benar. Selama dekade berikutnya Indonesia akan di bawah kepemimpian presiden baru yaitu mantan jenderal tentara Susilo Bambang Yudhoyono.

 

B.     ERA KEPRESIDENAN SBY PERIODE KEDUA (2009-2014)

Pemerintahan SBY-Boediono berlangsung dari tahun 2009 sampai 2014. Dalam pemerintahan ini, Presiden SBY Bersama wakilnya Boediono, mencetuskan visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

Terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera.

Memperkuat pilar-pilar demokrasi.

Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

 

Misi :

Mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman, dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis.

Melanjutkan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melanjutkan upaya menciptakan Good Government dan Good Corporate Governance.

Demokratisasi pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen bangsa.

Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi.

Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka pembangunan masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa.

 

Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendatangkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono, serta kalangan profesional.

 

Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa Menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet.

 

Di masa pemerintahan yang kedua ini, mulai terlihat beberapa kelemahan misalnya kurang sigapnya menanggapi beberapa isu sampai isu-isu tersebut menjadi hangat bahkan membingungkan, lalu dari pemberantasan korupsi sendiri menimbulkan banyak tanda tanya. Mulai dari kasus pimpinan KPK, mafia hukum, serta politisasi di berbagai bidang yang sebenarnya tidak memerlukan suatu sentuhan politik yang berlebihan guna pencitraan.

 

Konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif, dimana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip struktural Sistem Politik Indonesia, yakini berdasarkan kedaulatan rakyat.

 

Pada masa kepresidenan SBY, hal tersebut benar-benar terimplementasikan, di mana rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan legislatif, dan Pilpres untuk pemilihan elite eksekutif. Sekalipun untuk elite yudikatif, pemilihannya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan presiden.

 

Selama masa kepresidenan SBY di tahun 2004-2009, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, dimana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung, hal tersebut tentu menunjukkan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam konteks pembentukan negara yang demokratis.

 

Sisi lain dari pemerintahan SBY adalah penegakan supremasi hukum. Penegakan supremasi hukum dilakukan agar Indonesia memiliki kepastian hukum. Berbagai upaya penegakan hukum ini dapat dijumpai pada pengutusan kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, anggota DPR, dan berbagai kasus lain.

 

Perang terhadap narkoba juga gencar dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pemerintah lewat kebijakan penegakan hukum telah dapat mengembalikan kepercayaan rakyat untuk menyerahkan mandat pemerintahan kepada eksekutif, sehingga dalam periode ini, masyarakat lebih memandang bahwa pemerintah serius dalam menangani masalah perekonomian yang berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat.

 

 

 

B.     ERA KEPRESIDENAN JOKOWI PERIODE PERTAMA (2014-2019)

 

 

Menjelang pemilu 2014 ada seorang baru yang ketuk pintu politik Indonesia. Joko Widodo (biasanya disebut Jokowi), mendapatkan popularitas luar biasa di kalangan orang Indonesia ketika ia menjabat sebagai Gubernur Jakarta (2012-2014). Popularitas ini didasarkan pada latar belakangnya dia dan perilaku yang sederhana, keinginannya untuk mereformasi struktur dan pola yang ada, dan sikapnya yang pro-rakyat.

 

Karena kasus-kasus korupsi di PD dan fakta bahwa Susilo Bambang Yudhoyono telah mencapai batas maksimum dua kali masa jabatan presiden (walau dukungan baginya sudah turun drastis di tahun terakhir kepresidenannya), PD tidak memainkan peran besar dalam pemilu legislatif 2014. Bahkan, ada pendatang baru yang jadi pusat perhatian. Joko Widodo, mantan pengusaha (furniture dan properti), menjadi sosok yang sangat populer. Sebagai walikota Solo (Jawa Tengah) periode 2005-2012, ia tertarik untuk menjalin hubungan dekat dengan warga kota, sambil memperkenalkan serangkaian reformasi dan perubahan-perubahan positif lainnya.

 

Widodo, dikenal dengan nama Jokowi, kemudian memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, dibantu oleh calon wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama (dikenal dengan nama Ahok), anggota etnis Tionghoa Kristen. Kedua pria ini mengalahkan gubernur yang menjabat, Fauzi Bowo, dan menjadi pemimpin Ibukota Indonesia pada tahun 2012. Jokowi melanjutkan pendekatan dan gaya yang ia tunjukkan di Solo, menjadi terkenal sebagai betul-betul “pria merakyat". Dia mereformasi pendidikan lokal, kesehatan dan transportasi umum, sambil meningkatkan transparansi untuk mencegah perilaku korupsi. Jokowi dan Ahok sering digambarkan seperti Batman dan Robin dari Jakarta karena tindakan mereka yang tegas dan cepat serta sikap pro-rakyat.

 

Menjadi gubernur Ibukota Indonesia otomatis membuat Jokowi mulai mendapatkan banyak perhatian dari media di Indonesia dan menjelang Pemilu 2014 ia termasuk - dan biasanya memimpin - dalam jajak pendapat publik untuk Pemilu Presiden 2014. Namun, sebagai tokoh non-partisan, ia membutuhkan partai politik untuk mendukungnya. Setelah sebuah  periode penuh spekulasi, akhirnya diumumkan pada awal tahun 2014 bahwa PDI-P - masih di bawah kepemimpinan Megawati - akan mendukung Jokowi dalam Pemilu Presiden tahun 2014. Ketika berita ini mulai menyebar, para investor asing dan domestik langsung mengalirkan banyak dana ke pasar modal Indonesia.

 

Namun ada persaingan yang serius. Golkar, selalu kekuatan politik yang stabil dan solid, terus memiliki dukungan luas di seluruh negeri (terutama di luar pulau Jawa). Namun, Golkar punya satu kelemahan: pemimpinnya sekarang adalah pengusaha kontroversial Aburizal Bakrie. Bakrie Group adalah salah satu konglomerat terkaya di Indonesia, tapi sering dilanda skandal dan masalah utang. Salah satu perusahaan yang terkait dengan Bakrie disinyalir menyebabkan aliran lumpur raksasa di Sidoarjo (Jawa Timur). Kenaikan Bakrie sebagai ketua Golkar adalah salah satu dari banyak contoh bahwa politik uang tetap merupakan faktor penting dalam perpolitikan Indonesia. Meskipun Golkar bisa mengandalkan banyak dukungan rakyat, hanya sedikit yang percaya bahwa Bakrie memiliki kesempatan untuk menjadi presiden.

 

Ada juga mantan jenderal TNI Prabowo Subianto yang kontroversial  yang telah mendirikan sebuah partai politik baru: Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Meskipun ia terkait dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, Prabowo menjadi tokoh populer karena ia memiliki karakter yang kuat (setelah sepuluh tahun pemerintahan tidak tegas Yudhoyono banyak orang Indonesia kembali menginginkan seorang pemimpin yang kuat). Selain itu, ia bisa mengandalkan jaringan yang kuat di seluruh negeri (dan memiliki sumber daya keuangan untuk membiayai jaringan ini).

 

PDI-P memenangkan pemilu legislatif 2014 dengan mengumpulkan 18.95 persen dari suara. Namun, ini adalah kemenangan yang jauh lebih kecil dibanding prediksi kebanyakan orang dan analis sebelumnya maka sejumlah orang mulai mempertanyakan apakah Jokowi memang pembuat mujikzat seperti dugaan awal. Golkar berada di posisi kedua dengan 14.75 persen, diikuti oleh Gerindra (11.81 persen). Seperti dugaan, PD kehilangan sekitar setengah suara dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya.

 

Ambang batas yang sama digunakan dalam Pemilu 2014 untuk pemilihan presiden, yang berarti bahwa partai - atau koalisi partai - yang mengontrol setidaknya 20 persen kursi di DPR atau menerima 25 persen suara nasional dalam pemilu legislatif dapat menominasikan calon presiden.

 

Berdasarkan hasil pemilu legislatif 2014 ada empat partai politik yang berhasil memperoleh jumlah suara yang signifikan (>10 persen) dan dengan demikian memiliki kekuatan ketika melakukan tawar-menawar untuk kandidat presiden. Partai-partai ini adalah PDI-P, Golkar, Gerindra dan PD. Namun, PD berada dalam penurunan karena skandal-skandal korupsi sementara tidak muncul pemimpin baru dalam partai ini yang bisa memulihkan dan membawa partai ini ke era yang baru. Karena lebih merupakan kendaraan politik Yudhoyono untuk menjadikan dia presiden, partai itu pada dasarnya bukan apa-apa tanpa dia (Yudhoyono tidak bisa bersaing di Pemilu 2014 karena batasan dua periode jabatan presiden).

 

Sementara itu, Golkar secara internal terpecah mengenai kepemimpinan dan pencalonan ketuanya yang kontroversial Aburizal Bakrie. Dengan demikian, pada dasarnya ada dua calon (juga berdasarkan berbagai jajak pendapat): Joko Widodo (didukung oleh PDI-P) dan Prabowo Subianto (dengan Partai Gerindra-nya). Namun, mereka membutuhkan mitra koalisi serta pasangan (calon wakil presiden).

Jokowi bekerja sama dengan veteran politik Jusuf Kalla. Pasangan ini didukung oleh PDI-P, NasDem, PKB dan Hanura. Pasangan lain terdiri dari Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (mantan menteri ekonomi dan ketua PAN). Pasangan ini didukung oleh Gerindra, PAN, PPP, PKS dan Golkar. Fakta bahwa Kalla (yang memiliki sejarah panjang dalam partai Golkar) bekerja sama dengan Jokowi menunjukkan perpecahan tingkat tinggi dalam partai Golkar yang - secara resmi - mendukung Prabowo sebagai calon presiden dalam pemilu ini. Hal ini memperdalam perpecahan tersebut di partai Golkar.

 

Awalnya, Jokowi memimpin jajak pendapat dengan margin yang agak besar. Namun, dengan semakin mendekatnya pemilu presiden (dijadwalkan pada tanggal 9 Juli 2014), keunggulan Jokowi memudar. Hal ini terutama disebabkan oleh jaringan yang baik dari Prabowo (sampai ke tingkat petani) dan liputan pers yang baik. Didukung oleh Grup Bakrie (yang memiliki stasiun televisi, website dan majalah) liputan pers yang positif dari Prabowo tersebar ke seluruh nusantara. Sementara itu, Jokowi didukung oleh stasiun berita (MetroTV) yang dimiliki Ketua NasDem Surya Paloh.

 

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono menyiapkan upacara militer khusus untuk menyambut Jokowi di Istana Merdeka. Jokowi dan Ibu Negara Iriana disambut di tangga istana dan kemudian dibawa ke podium untuk memimpin upacara.

 

Didampingi SBY, Jokowi kemudian mengecek pasukan yang berbaris di halaman istana. Keduanya kemudian sempat berbincang di ruang Jepara,

 

SBY juga memberikan masukan untuk Jokowi ketika menghadiri pertemuan-pertemuan internasional. Sebagai Presiden RI, akan ada banyak pertemuan internasional yang harus dihadiri Presiden, mulai dari KTT ASEAN, APEC, hingga KTT G-20. Tentu saja pertemuan tersebut melibatkan orang-orang nomor satu di seluruh dunia.

 

                  

Sepanjang kampanyenya, Jokowi menghadapi berbagai macam isu, terutama dalam perihal suku, agama, ras, dan aliran (SARA).Lawannya, Prabowo Subianto diisukan    melakukan pelanggaran administrasi sebanyak 67 kali dari total 109 laporan, sedangkan Jokowi hanya 40 kali. Isu lain pun terjadi yang mengatakan bahwa Jokowi merupakan calon presiden boneka sang ketua partai, Megawati Soekarnoputri. Kampanye hitam pun kerap menyerangnya. Isu pertama mengatakan bahwa aslinya ia merupakan seorang Tionghoa beragama Kristen. Jokowi disebut sebagai keturunan Cina yang bernama Wie Jo Koh. Isu keturunan bahwa ia keturunan Tionghoa bukanlah masalah yang amat besar karena menurut beberapa sumber hal tersebut dibenarkan. Ada yang mengatakan bahwa ayah Jokowi yang merupakan keturunan Tionghoa memiliki nama Oey Hong Liong.